Network
PORTAL JEPARA - Kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang minta 7.000 RT (Rukun Tetangga) untuk lakukan lockdown dikritik hanya pencitraan saja.
Kebijakan Ganjar minta 7.000 RT untuk lockdown juga dinilai terlalu jauh dari wewenang, dikarenakan pemerintahan tingkat RT justru masuk wewenang tingkat kabupaten atau kota.
Kritik itu disampaikan oleh Anggota DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto, karena tidak gampang dalam implementasi.
Baca Juga: Spoiler dan Sinopsis Nevertheless Episode 3, Yo Na Bi Makin terSong Kang-Song Kang
Bukan perkara mudah, harus ada mekanisme yang jelas dan komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota yang intens agar kebijakan lockdown 7.000 RT di Jateng itu benar-benar diikuti implementasi.
Ada tiga alasan mengapa Yudi Indras khawatir kebijakan lockdown 7.000 RT di Jateng itu sebatas pencitraan dan ujung-ujungnya tanpa implementasi.
Pertama, lockdown di tingkat RT bukanlah hal yang mudah bagi pemprov. Alasannya, RT merupakan kewenangan bupati dan wali kota.
Baca Juga: Alhamdulillah! Diterima di Pengumuman Pendaftaran CPNS 2021, Segini Gaji Kamu Sesuai Aturan Terbaru
Jadi tanpa komunikasi intens atau sekadar instruksi, maka belum tentu kebijakan itu akan dijalankan dengan optimal di level bawah.
