Network
PORTAL JEPARA - Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Dr Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti bilang kalau pupuk non subsidi bukan wewenang pemerintah.
Sucihatiningsih memberikan alasannya jika pupuk non subsidi bukan wewenang pemerintah. Hal ini menanggapi adanya polemik mahalnya pupuk non subsidi.
Menurut Sucihatiningsih, pupuk non subsidi yang saat ini tengah dikeluhkan para petani bukanlah tanggung jawab dari pemerintah.
"Pupuk subsidi adalah program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Sementara pupuk non subsidi untuk perusahaan dan pelaku usaha," kata Sucihatiningsih, Senin, (12/7).
Sucihatiningsih menerangkan wewenang dan pengguna pun sudah jelas antara pupuk subsidi dan non subsidi.
Dalam alokasi dan distribusi pupuk subsidi menjadi tanggung jawab pemerintah, dimana distribusi pupuk tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
"Namun untuk distribusi dan alokasi pupuk non subsidi yang bukan merupakan program dari pemerintah, tentu hal ini sudah termasuk diluar kewenangan pemerintah," jelasnya.
Sucihatingsih melanjutkan, untuk kualitas antara pupuk subsidi dan non subsidi merupakan produk yang sama dan mempunyai kualitas yang sama.
