Network
PORTAL JEPARA - DPRD Jateng mengusulkan agar pemerintah mencabut subsidi pupuk bagi petani. Bahkan usulan ini sudah disampaikan pada DPR RI.
Petani disebut DPRD Jateng tak menikmati subsidi pupuk yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Bahkan nominalnya mencapai Rp 33 triliun.
Dalam usulan itu, DPRD Jateng juga memberikan hitung-hitungan angka mengapa ngotot subsidi pupuk petani perlu dicabut.
Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto mengatakan keinginan untuk mencabut subsidi pupuk petani itu justru aspirasi yang disampaikan oleh banyak petani dan kelompok tani.
Baca Juga: Risma Nyatakan Mundur dari Jabatan Menteri Sosial: Saya Sampaikan ke Pak Presiden Mundur
“Kami banyak menerima masukan dari petani serta kelompok petani di daerah supaya bisa meminta pemerintah mencabut subsidi pupuk dicabut dan diganti dengan pembelian Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah kering panen yang tinggi,” kata Sumanto sebagaimana dikutip dari dprd.jatengprov.go.id.
Diterangkannya, sekarang ini untuk HPP gabah masih rendah. Petani tidak mendapat kesejahteraan dari hasil panennya. Bahkan kalau bisa penyerapan gabah dapat diurus oleh negara seperti halnya BBM.
“Subsidi pupuk tidak meningkatkan pendapatan petani, dan alangkah baiknya jika alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 33 triliun ini dicabut, kemudian pastikan gabah dari petani dibeli dengan harga Rp 5.500 per kg,” terang Sumanto.
Saat ini harga gabah petani HPP-nya Rp 4.200 per kilogram. Namun demikian realitas harga di lapangan turun sampai Rp 3.200 – Rp 3.400. Kondisi itulah, ucap Sumanto, pada akhirnya pendapatan petani tidak lebih dari Rp 400 ribu per bulan.
HPP yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian gabah petani semestinya di atas Rp 5.000. Belum lagi jika petani gagal panen akibat cuaca dan mengakibatkan kondisi petani semakin terpuruk.
Baca Juga: Diantar Gibran, Bima Arya Temui Ganjar Pranowo: Sambil Maksi Masakan Padang Mereka Bahas Ini
Petani Jawa Tengah ada sekitar 2,9 juta, kepemilikan lahan petani di Jateng rata-rata 0,65 Ha. Setengahnya merupakan petani gurem (1.317.118 orang) dengan rata-rata kepemilikan 0,15 Ha (1.500 m2). Produktivitas 1 hektar sawah menghasilkan 6 ton gabah, kemudian terjadi penyusutan 18% maka menjadi 4,92 ton.
Sumanto kemudian menguraikan secara panjang lebar hitungan pendapatan yang diterima petani terutama dengan kepemilikan lahan kecil. Dicontohkan, dengan kepemilikan lahan hanya seluas 0,20 ha atau setara 2.000 m2, maka gabah yang dihasilkan adalah 0,984 ton.
Jika harga gabah dibeli Rp 3.400 per kg maka pendapatannya Rp 3.345.600. Dari pendapatan itu masih dikurangi pengeluaran Rp 913.500. Karena itu keuntungan bersih yang didapat setiap kali panen sebesar Rp 2.432.100.
Petani di Jawa Tengah, lanjut Sumanto, untuk masa panen rata-rata sekitar 4 bulan sekali. Maka penghasilan mereka dari bertani Rp 608.025/bulan. Pendapatan itu sangat kecil bila dibandingkan dengan UMK Banjarnegara.
Baca Juga: Terungkap Sosok Oknum TNI Ini yang Membantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina
Padahal upah di Banjarnegara paling terendah di di Jawa Tengah yakni Rp 1.805.000 per bulan. Angka pendapatan petani hampir tiga kali lipat lebih kecil dari upah pekerja.
Ternyata, jika subsidi pupuk petani masih dengan pola sama maka DPRD Jateng menilai sama saja tak memberikan keuntungan bagi petani. ***
