Network
PORTAL JEPARA - Sikap Presiden Rodrigo Duterte sangat tegas bagi warga Filipina yang tolak vaksin bakal kena penjara.
Filipina kini sedang dilanda pandemi Covid, tapi banyak warganya tolak vaksin. Duterte langsung ancam bakal dikenai hukuman penjara.
Duterte bakal penjara warganya yang tolak vaksin disampaikan pada pidato dia di ibu kota Manila Senin 21 Juni 2021, melansir Antara dari Reuters.
Meski banyak tentangan dari pejabat lainnya, Duterte tetap bakal penjara warganya yang tolak vaksin.
Baca Juga: Italia Segera Hapus Peraturan Pakai Masker di Luar Ruangan
Filipina kini hadapi kasus Covid yang sangat tajam dengan kematian mencapai 23 ribu warganya dengan 1,3 juta kasus aktif Covid.
"Anda pilih, vaksin atau saya akan menjebloskan anda ke penjara," kata Duterte.
Duterte menyebut jika sudah tak berlaku lagi untuk vaksin sukarela bagi warganya. Menurut dia, negara sedang terjadi krisis.
Filipina telah menyuntikkan dosis lengkap kepada 2,1 juta orang, memperlambat progres menuju target pemerintah untuk memvaksin hingga 70 juta orang tahun ini dari 110 juta jumlah penduduk.
Baca Juga: Timor Leste Minta China Datang Latih Angkatan Laut, Jengkel Aksi Sadap Australia
"Jangan salah paham, terjadi krisis di negara ini," kata Duterte.
"Saya hanya jengkel dengan warga Filipina yang tidak mengindahkan pemerintah."
Duterte, yang dikritik atas pendekatan tegas dalam menangani pandemi, mendukung keputusannya untuk tidak membuka sekolah kembali.
Selama pidato, presiden juga mengecam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), setelah seorang jaksa ICC mengupayakan izin dari pengadilan untuk penyelidikan penuh terhadap pembunuhan perang narkoba di Filipina.
Duterte, yang pada Maret 2018 membatalkan keanggotaan Filipina dalam pakta pendirian ICC, menegaskan lagi bahwa dirinya tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan tersebut. Ia menyebut ICC "omong kosong".
Baca Juga: Ternyata Gaza Ekspor Bahan-Bahan Ini ke Israel Saat Gencatan Senjata
"Mengapa saya membela atau menghadapi tuduhan di hadapan orang kulit putih. Anda pasti sudah gila," ucap Duterte.
Sebelumnya, Duterte mendapatkan kursi kepresidenan pada 2016 melancarkan kampanye antinarkoba, yang menewaskan ribuan orang.
Kelompok HAM mengatakan otoritas telah mengeksekusi tersangka narkoba, namun Duterte membela bahwa mereka yang terbunuh secara sadis menolak ditangkap.
Juru biciara ICC Fadi El Abdallah mengatakan Mahkamah merupakan sebuah lembaga yudisial independen, dan tidak mengomentari pernyataan berbau politik. ***
