Network
PORTAL JEPARA - Walikota Semarag Hendrar Prihadi (Hendi) mengaku masih timbang-timbang soal teknis pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya.
Walikota Hendrar Prihadi masih membutuhkan pertimbangan lain terkait sektor yang terdampak pada work from home (WFH) 100 persen untuk kantor non esensial.
Belum lagi, PPKM Darurat juga memberlakukan larangan pelayanan di tempat untuk mal hingga PKL. Hendi perlu diskusi dengan banyak pihak terkait PPKM Darurat di Kota Semarang.
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Sosok Peramal Mbak You dari A Sampai Z
Kebijakan itu seolah kurang merespon atas instruksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang meminta semua daerah di Jateng brlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
"Jadi kita masih perlu diskusi, karena di Kota Semarang ini juga sudah banyak diterapkan pembatasan, nantilah, mungkin besok atau lusa ya," kata Walikota Hendrar Prihadi, Kamis 1 Juli 2021.
Meski demikian, Hendrar Prihadi memastikan akan menjalankan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, mulai 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021.
Baca Juga: Jalan Cerita Ikatan Cinta Kamis 1 Juli 2021, Gara-Gara Flashdisk Ketahuan Roy Hamilin Elsa
Sikap tersebut ditegaskan, karena secara hieraki dirinya sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk mengamankan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
