Network
PORTAL JEPARA - Anggota DPD RI mengusulkan adanya GBHN lagi. Hal itu diperkuat model pembangunan pasca reformasi.
Alasan lain usulan anggota DPD Ri untuk GBHN adalah demokrasi di Indonesia bersifat elektoral.
Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik mengatakan sulit dikontruksikan dalam bentang tahun ke depan pembangunan bangsa dapat mencapai kemajuan layaknya bangsa lain yang mampu mencapai tingkatan negara maju dan mensejahterakan masyarakatnya.
Baca Juga: Ada Akun Facebook Bergambar Bupati Klaten, Omong Soal Jabatan, Pemkab Langsung Lapor Polisi
Haluan dan arah pembangunan tidak menjadi kesadaran kolektif komponen bangsa, terutama para pemimpin di pusat dan daerah
Sistem demokrasi Indonesia yang bersifat elektoral dinilai membuat pembangunan kurang berkesinambungan.
Maka, sudah semestinya Indonesia memiliki haluan negara untuk pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, masyarakat seolah terpisah dari proses pembangunan, sementara sekelompok elit dan para pelaku usaha yang mendominasi.
Tidak mengherankan jika kemudian hasil pembangunan belum dapat dinikmati secara merata, justru muncul kesenjangan yang semakin melebar.
“Sumber daya dan aset hanya menumpuk pada segelintir orang. Sebagian besar rakyat justru terpinggirkan”, ujar anggota DPD RI-MPR RI Dapil Jateng ini, Kamis 23 September 2021.
Baca Juga: Di Jateng Anak Yatim Piatu Dampak Covid-19 Gratis Sekolah Negeri dan Pelatihan
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia pernah diramal akan menjadi kekuatan ekonomi besar di Asia, namun gelar macan asia tidak menjadi kenyataan.
Harus diakui, di saat negara lain mencapai kemajuan, Indonesia justru masih berkutat dengan problem dasar pembangunan.
Maka menurutnya, tidak ada pilihan lain kecuali harus merancang kembali harapan menjadi negara maju dan makmur, dua puluh lima tahun ke depan.
"Garis lurus kebijakan pembangunan harus dijaga oleh semua komponen bangsa agar sampai pada tujuannya," ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik perihal GBHN. ***
