Network
PORTAL JEPARA – Pasokan pangan di Jawa Tengah dipastikan aman. Sebab, provinsi ini dianggap sebagai lumbung pangan nasional.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota selama 2023 ini sudah menghelat sebanyak 409 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai tempat, omzet sudah mencapai Rp27,5 miliar.
Kegiatan yang dilaksanakan tahun ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022, kegiatan GPM dilakukan sebanyak 180 Kali dengan omzet Rp8,6 miliar.
Baca Juga: Kirgistan Resmi Ikut Piala AFF 2024, Ini Untung dan Rugi Bagi Timnas Indonesia
"Jawa Tengah kan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padinya melimpah. Sumber pangan lokal juga melimpah. Ini yang terus kami genjot produktivitasnya sebagai langkah mendukung upaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana di Semarang, Senin, 16 Oktober 2023.
GPM itu sebagai salah satu wujud implementasi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Upaya ini untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. SPHP ini dilakukan melalui beberapa intervensi, yaitu GPM, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Subsidi Harga Pangan.
GPM dilakukan untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama dinas yang menangani urusan pangan di 35 Kabupaten/Kota. Gerakan ini juga berkolaborasi dengan BUMN seperti BULOG, RNI, PPI), BUMD (PT. JTAB), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Poktan, Gapoktan dan pelaku usaha lainnya.
Baca Juga: Top Mbak Ita, IKN Berguru ke Kota Semarang Untuk Manajemen Pengelolaan Air
"Ini akan kami lakukan secara berkelanjutan secara bersama untuk memberikan akses pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat," kata Nana.
Terkait fasilitas pembiayaan distribusi (FDP), Pemprov Jateng berkomitmen untuk mendistribusikan komoditas pangan secara merata baik dari produsen kepada konsumen, maupun dari wilayah surplus ke wilayah minus. Harapannya, adalah masyarakat dapat memperoleh harga sama dengan harga di tingkat produsen.
Pada September 2023 ini, telah terdistribusi sebanyak 196 ton bahan pangan. Selain itu melalui alokasi tambahan anggaran sebesar Rp650 juta juga akan didistribusikan bahan pangan sebanyak 420 ton melalui Kios Pangan Murah di daerah miskin.
Baca Juga: Ganjar Ketemu Tuan Guru Bajang, Sepakat Bangun SDM Unggul Santri NTB
Sementara untuk subsidi harga pangan, diberikan untuk memangkas selisih dari harga sebenarnya dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tahun 2023, alokasi anggaran subsidi pangan sebesar Rp9,7 miliar untuk komoditas beras, jagung, telur, serta bawang merah dan cabai.
Nana mengatakan, bantuan kepada petani juga terus digelontorkan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari kartu tani, bantuan pupuk, bantuan benih kepada petani, dan bantuan alat mesin pertanian.
Program itu bahkan sudah berjalan sejak kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah dua periode lalu. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani di Jawa Tengah.
Baca Juga: Yoyok Sukawi Berharap Cabor Sepak Bola Kembali Melaju di PON
Sementara terkait pemberdayaan masyarakat, diversifikasi pangan terus dilakukan. Masyarakat didorong untuk mulai menanam tanaman pangan selain padi. Sebab di Jawa Tengah diketahui ada sekitar 13 jenis sumber pangan nonpadi yang bisa menjadi alternatif pangan.
"Program diversifikasi pangan ini kami juga lakukan secara terpadu bersama denga TNI-Polri. Khususnya dalam hal memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami tanaman pangan," kata Nana. (*)
