Network
PORTAL JEPARA - Sejumlah Kades dari Kabupaten Klaten menyentil nama Mensos Risma dan ngadu soal pencairan Bansos ke Gubernur Ganjar Pranowo.
Tanpa basa-basi, para Kades menyampaikan keluhan ke Ganjar Pranowo dan mengatakan kalau banyak orang kaya yang mendapatkan bansos dan harusnya itu segera diperbaiki Mensos Risma.
Dengan aduan dari para Kades Klaten itu, harapannya Gubernur Ganjar Pranowo bisa ikut memperbaiki sistem pencairan bansos yang semrawut dengan menyampaikannya pada Mensos Risma.
Sejumlah Lurah dan Kades se-Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Bahkan ada kades yang emosional karena penerima bansos malah orang kaya dan ada yang dapat lebih dari dua bantuan.
Baca Juga: Klik Link Daftar Beasiswa Bulanan Sandiaga Uno Untuk Anak PKL Dapat Rp 500 Ribu, Ikuti Langkahnya!
Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat acara Rembug Desa yang digelar daring, Senin 2 Agustus 2021.
Salah satu Kades yang melaporkan bansos bernama Joko Laksono. Kades Tijayan itu begitu emosional saat menyampaikan semerawutnya data bansos di desanya.
"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Tri Rismaharini)," kata Joko.
Joko menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku," ucapnya.
Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma)," imbuhnya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.
Kesemerawutan data Bansos juga disampaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti misalnya. Dia mengatakan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaliran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.
Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.
"Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan," kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.
"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.
Baca Juga: Ada Bantuan Hingga Rp 500 Ribu Untuk Anak PKL Pedagang Kaki Lima, Ini Cara Dapatnya
Sebab menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.
"Yang gini-gini harus dibersihkan pak Gub, soalnya kami bingung, itu tidak bisa diterima, dikembalikan juga tidak tahu caranya. Itu yang mereka laporkan," keluhan Kades Klaten soal bansos pada Ganjar Pranowo dan berharap disampaikan ke Mensos Risma. ***
