Network
PORTAL JEPARA - BNPB diminta segera turun ke Jepara oleh anggota DPR RI. Alasannya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kabupaten tersebut dan jadi tertinggi di Jateng.
BNPB diminta DPR RI memantau dengan ketat pelaksanaan prokes di Jepara. Lantaran terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Jepara pada 17-20 Juni 2021. Semula kasus Covid-19 tercatat 1.757 kasus menjadi 2.567 kasus tertinggi di Jateng.
Berdasarkan data Pemkab Jepara (corona.jepara.go.id), per Senin 21 Juni 2021, pukul 22.41 WIB jumlah kasus Covid-19 aktif mencapai 2.416 kasus. Jumlah itu disebut tertinggi di Jateng dan telah mengalahkan Kudus.
Baca Juga: Isu Ketersediaan Oksigen, Ganjar Pranowo Minta Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Tak Panik
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun ke Jepara guna menekan angka Covid-19.
"BNPB itu mitra kerja Komisi VIII. Saya terus berkoordinasi dan minta BNPB turun ke Jepara. Karena Jepara itu tetangga Kudus yang sebelumnya sudah ditemukan varian Delta asal India. Kalau Jepara tidak segera ditangani maksimal kita khawatir kondisinya lebih parah dari Kudus," kata Abdul Wachid, Selasa, 22 Juni 2021.
Abdul Wachid berharap, keterlibatan aktif BNPB termasuk juga jajaran Pemprov Jateng, Kodam IV/Diponegoro maupun Polda Jateng dalam penanganan kasus Covid-19 di Jepara juga signifikan untuk menekan penyebaran dan kasus positif.
Baca Juga: BAHAYA! Kalahkan Kudus, Jepara Peringkat 1 Kasus Aktif Covid-19 di Jateng
Abdul Wachid berkeyakinan jika kasus positif Covid-19 di Jepara lebih banyak dari yang dilaporkan. Sebab di lapangan, pihaknya menerima laporan jika banyak warga yang mengalami gejala mirip Covid-19 namun tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya.
Warga hanya mengkonsumsi obat dari warung atau apotek. Dan parahnya warga juga masih beraktivitas seperti biasa sehingga potensial menambah jumlah kasus.
"Upaya penanganan di Kudus bagus karena angka kasus bisa ditekan. Ini bisa diterapkan di Jepara. Kalau tidak, Pemkab Jepara bisa kewalahan jika trend kasus terus naik padahal kapasitas rumah sakit, sarana prasarana lain hingga SDM juga terbatas," jelasnya perihal lonjakan kasu Covid-19 di Jepara.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Teruji Memberikan Perlindungan Terhadap Varian Baru, Ini Penjelasannya
Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara, Muh Ali mengatakan pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran pandemi di Kota Ukir. Perusahaan besar khususnya di kawasan Jepara bagian selatan sudah diinstruksikan untuk memperkuat prokes dan menerapkan tes antigen mandiri untuk pekerjanya. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan mengisolasi pekerjanya yang positif Covid-19.
Rumah sakit pemerintah juga diminta menyediakan minimal 50 persen kapasitas tempat tidur, khusus pasien Covid-19. Untuk SDM juga terus ditambah dengan cara merekrut tenaga kesehatan khusus menangani pasien Covid-19.
"Kebutuhan kita sekitar 70 - 80 petugas kesehatan. Saat ini ada 32 orang, sisanya kita rekrut secepatnya. Kita mengapresiasi jika ada banyak pihak yang ikut membantu penanganan Covid-19 di Jepara," tandasnya.
Baca Juga: Tiga Hari, Covid-19 di Jepara Tembus 810 Kasus Baru
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng sekaligus anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengritisi kebijakan Gubernur ganjar Pranowo yang terlihat biasa-biasa saja. Menurutnya tak ada kebijakan signifikan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Hal itu berbeda dengan tahap awal dulu yang ditekankan program di rumah saja. "Saat ini RS sudah pada pasang tenda, tapi tidak ada kebijakan yang konkret. Paling cuma sambil gowes dan ketemu masyarakat terus menegur. Dorong seluruh kepala daerah agar fokus dan Gubernur memberikan dukungan riil,'' kataya.
Menurut Yudi, PPKM Mikro ini berbasis kewilayahan. Sehingga peran kepala daerah di kabupaten/kota dan gubernur sebenarnya signifikan untuk bisa menekan penyebaran Covid-19.
Dengan tindakan riil dan turunnya BNPB maka diharapkan Covid-19 di Jepara bisa ditekan demikian halnya dengan daerah lain di Jateng. ***
