PORTAL JEPARA - Calon presiden Ganjar Pranowo disinggung tentang peluang kaum perempuan duduk dalam kabinet menteri pemerintah.
Ganjar menyatakan bahwa siapa pun punya kesempatan untuk bergabung dalam kabinet yang akan dipimpinnya di masa depan. Termasuk dari kaum perempuan.
Calon presiden nomor urut 3 mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk memasukkan tokoh perempuan dalam kabinetnya. Ganjar mengajukn syart harus memiliki keahlian dan kemampuan akan menjadi prioritas utama dalam memilih orang untuk jabatan tersebut.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Jerman Lolos Semifinal Piala Dunia U17, Gol Penalti 1-0 Singkirkan Spanyol
Hal tersebut diungkapkan Ganjar Pranowo saat ditanya apakah ia akan mengalokasikan posisi menteri kepada Muhammadiyah jika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Pertanyaan tersebut diajukan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dalam dialog publik di kampus UMJ, Cirendeu, Tangerang Selatan, pada Kamis (23/11).
"Saya kira semuanya punya kesempatan dan saya mengajak kalau ada bisa bergabung dengan kami tentu ini akan menjadi kekuatan," ucap Ganjar.
Dalam acara itu, Ganjar juga berbicara tentang bagaimana dia akan membentuk kabinetnya jika terpilih sebagai presiden.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu yakin bahwa banyak tokoh perempuan yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai untuk menduduki posisi dalam kabinet.
Sebagai contoh, Ia merujuk kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kabinet Indonesia Maju sebagai perempuan yang memiliki keahlian dan kualifikasi yang sangat baik.
Baca Juga: Hetero Space Cara Ganjar Dorong Start Up Lokal Naik Kelas, Ini 5 Start Up Milik Indonesia
"Maka kami sangat senang melihat beberapa menteri-menteri perempuan hari ini yang memang dia betul-betul seorang expert. Menteri keuangan, menteri luar negeri, ini contoh-contoh yang sebenarnya kita bisa teruskan pada soal itu sebagai sebuah komitmen kita paham soal itu," kata Ganjar.
Peran Perempuan Dalam Kemajuan Bangsa
Peran perempuan dalam kehidupan sosial modern saat ini sangat beragam dan terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Peran perempuan melibatkan diri dalam berbagai bidang dan menjadi bagian penting dari perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.
Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan, tantangan dan ketidaksetaraan gender masih eksis, dan upaya untuk mencapai kesetaraan terus dilakukan.
Bila membahas sejarah, peran perempuan dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama dalam perjuangan menuju kemerdekaan.
Sebuah bukti signifikan dari peran perempuan dalam perkembangan bangsa ini dapat ditemui pada Kongres Perempuan yang pertama kali diadakan pada tanggal 22 Desember 1928.
Acara ini menjadi tonggak penting yang menandai keberanian perempuan Indonesia untuk aktif di ranah publik.
Kemajuan perempuan dalam mencapai kesetaraan gender tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal Indonesia, tetapi juga dipicu oleh semangat global untuk mendorong kesetaraan gender, yang didorong oleh berbagai organisasi internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Semangat ini semakin membuka peluang bagi perempuan untuk turut serta dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah publik.
Hal tersebut dijelaskan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau CEDAW yang disetujui pada tanggal 18 Desember 1979.
Setelah itu, Indonesia menyetujui konvensi tersebut dan mengakui dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984. Ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen agar ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, dengan cara menghapus praktek diskriminasi yang bisa menghambat perkembangan perempuan.
Demikian juga dengan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik dan pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dari 2014 hingga 2019, perempuan semakin diberdayakan melalui pemberlakuan peraturan yang menetapkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam dunia politik.
Meskipun tidak semua perempuan yang terlibat dalam politik memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis, namun setidaknya mereka dapat mewakili keberadaan dan menyuarakan aspirasi perempuan dalam kebijakan pemerintah.
Namun, meskipun perempuan seharusnya dapat terlibat dalam berbagai bidang, sampai saat ini mereka sudah berhasil membuktikan kontribusi mereka dalam proses pembangunan.
Ke depan, pemerintah dan semua pihak terkait hanya perlu memberikan peluang yang lebih besar kepada perempuan agar kontribusi yang mereka berikan bisa lebih maksimal. (aam)***