Network
Terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem di lima daerah itu, Heri Pudyatmoko mengatakan, harus terus didorong agar kinerjanya bisa lebih maksimal. Pihaknya optimistis, dengan kekuatan lokal dan gotong royong bersama, hal itu bisa diselesaikan dengan cepat.
“Pemprov sudah menargetkan secara reguler bisa segera diselesaikan. Makanya kami mendorong program bantuan top up dari pemerintah harus disalurkan secepatnya. Termasuk untuk program yang lain, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, pemasangan instalasi listrik, air dan lainnya, bisa selesaikan dengan menggandeng pihak lain,” katanya.
Upaya menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah di Jawa Tengah, menurut Heri Pudyatmoko bisa menjadi solusi. Kerja sama atau kolaborasi antarseluruh elemen bangsa, diyakini mampu mengatasi kemiskinan di daerah yang menjadi sasaran utama.
Baca Juga: Gempa Bumi Terkini 20 Januari 2022 Guncang Laut Seram, Maluku Berkekuatan 5.7 Magnitudo
Selain perlu kerja sama, DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya pembenahan infrastruktur di pedesaan yang masuk katagori kemiskinan ekstrem. Apalagi di lima daerah yang jadi sasaran, infrastruktur desanya harus segera dilakukan pembenahan semaksimal mungkin.
Dengan pembenahan infrastruktur pedesaan ini maka dipastikan perekonomian di desa dapat tumbuh dengan baik. Dikatakan, dengan bergeraknya perekonomian desa itu, mampu menekan angka kemiskinan karena potensi desa bisa dioptimalkan. Akses mobilitas masyarakat desa akan lebih lancar dan mudah.
“Dengan pembangunan infrastruktur desa, diharapkan roda perekonomian bisa kembali menggeliat dan masyarakat makin sejahtera, konektifitas antarwilayah juga semakin baik,” harap anggota Fraksi Partai Gerindra dari Dapil 9 Jateng (Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo).
Untuk itu pihaknya ingin agar Pemprov Jateng memiliki target yang jelas dalam menangani kemiskinan ekstrem. “Pemprov harus menargetkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya bisa menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang misalnya. Ini penting sehingga kita memiliki arah yang jelas,” kata Heri Pudyatmoko.
Dia pun menjelaskan, bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidaklayakan keadaan hidup yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan. "Adapun kondisi kemiskinan ekstrem, sebagaimana definisi dari Bank Dunia, adalah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 11.000 per hari," terangnya.
Hal tersebut berbeda dengan penduduk miskin relatif, yang masih memiliki peluang mengembangkan usaha berkelanjutan, penduduk miskin ekstrem umumnya tidak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan hidup serba pas-pasan bahkan sering kekurangan.
